Mansinam Law Review

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

Younita Sirajudin, Daud Daniel Balubun — Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 +0000

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Teluk Bintuni, bertujuan untuk; 1) Mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di Teluk Bintuni Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. 2) Mengetahui upaya Preventif, Represif dan Preemtif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian di Bintuni. Penelitian ini adalah penelitian Empiris, menggunakan metode deskriptif analitis artinya Penulis mengungkapkan isi dari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori Bahan hukum yang menjadi objek penelitian. Penulis juga Mengumpulkan informasi dan data untuk di diperoleh melalui wawancara, dan dokumentsi, Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa 1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di Teluk Bintuni Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. 2) Untuk mengetahui upaya Preventif, Represif dan Preemtif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian di Bintuni yaitu Faktor Lingkuangan Pergaulan, keadaan ekonomi dan Pengaruh Minuman Beralkohol serta upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dilakukan melalui dua bagian yaitu, jalur ‘’penal’’ (hukum pidana) dan jalur ‘’non penal’’ (diluar hukum pidana).

PERBUATAN INCEST DALAM HUKUM PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Gabriel Kabrahanubun, Fernando Samuel Rumbiak — Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Penyebab Terjadinya tindak pidana incest Di Kabupaten Teluk Bintuni. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan obervasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan hubungan dalam aspek kemasyarakatan. Peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui Peranan Propam Polres Teluk Bintuni Dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Hasil penelitian ini menguraikan Faktor-faktor penyebab incest ialah Mengkonsumsi Minuman Beralkohol, Suka Menonton Film Porno Atau Film Dewasa Dan Kurangnya Hubungan Suami Dan Istri Proses Pertanggungjawaban Tindak Pidana Incest Di Kabupaten Teluk Bintuni Ialah Pelaku tindak pidana incest akan di kenakan undang-undang perlindungan anak dengan ancaman kurungan penjara paling ringan 5 (lima) tahun dan paling berat 15 (lima belas) tahun penjara dan kasus ini sedang dalam proses berjalan dan khusus tindak pidana incest ada tambahan sepertiga hukuman dari hukuman yang telah di berikan kepada pelaku.

PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

Cristiforus Skukubun, Nurhayani Hanubun — Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 +0000

Penelitian yang dilaksanakan dikantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni ini bertujuan untuk mengetahui peran KPU dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Teluk Bintuni. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penunjang negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Dalam menyelengarakan pemilu KPU memiliki tugas melakukan sosialisasi politik. Sosialisasi ini bukan hanya mengenai tahapan-tahapan pemilu, sosialisasi calon-calon peserta pemilu namun juga menjelaskan peran penting dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dikabupaten teluk bintuni. Peran serta KPU dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum merupakan tanggung jawab baik KPU Pusat, KPU Propinsi maupun KPU Kota/ Kabupaten. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy.

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PELEPASAN TANAH ADAT DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

Agustinus Luturmas, Maklon Maekbun — Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 +0000

Dalam proses pembuatan surat pelepasan tanah di Distrik Bintuni kabupaten Teluk Bintuni memeliki tahapan-tahapan yaitu kedua belah pihak dan pembeli menghadap ke kepala kampung kemudian ke kantor lurah dan ke kantor distrik sebagai dasar mengetahui terkait pelepasan tanah adat yang dibuat oleh kedua belah pihak antara pembeli dan penjual. Kekuatan hukum pada surat pelepasan tanah adalah berdasarkan Undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 terkait dengan adanya sebuah perjanjian antara kedua belah pihak dan ganti rugi bagi pihak penjual.

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG KAPAL PENYEBERANGAN DI MASA PANDEMI COVID 19

Henrikus Renjaan, Dwiana Septyana, Yoseph Malik — Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 +0000

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Kapal Penyeberangan Di Masa Pandemi Covid 19 Di Bintuni’’. Tujuan penelitian ini ialah (1) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Dari Pemerintah Terhadap Penumpang Kapal Penyeberangan di Masa Pandemik Covid-19 Di Kabupaten Teluk Bintuni (2) Untuk mengetahui Sarana Prasarana Dari Penyedia Jasa Angkutan Terhadap Penumpang Kapal Penyeberangan di Masa Pandemik Covid-19 Di Kabupaten Teluk Bintuni. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganilisis data dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjalaskan dan memaparkan hasil yang akan disusun secara logis. Data yang diperoleh dalam penelitian di tulis dalam bentuk uraian yang terinci dan kemudian dianalisis. Hasil penelitian dan pembahasan (1) Bentuk perindungan hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni terhadap penumpang kapal Pemerintah Daerah menerbitkan surat edaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (2) Penyedia jasa angkutan terhadap panumpang kapal penyebrangan dalam rangka memutus rantai dan mencegah penyebarang Virus Covid Desiase 2019 yaitu mengarahkan petugas operator terminal penumpang pelabuhan untuk menjalankan aturan Protokol Kesehatan yang dikeluarkan oleh Satuan Gugus Tugas COVID-19.

PERANAN PROPAM POLRES TELUK BINTUNI DALAM MENANGANI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI

Yusty Foxdey Rahawarin, Muhamad Ilham — Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peranan propam Polres Teluk Bintuni dalam menangani pelanggaran kode etik profesi polri dan mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pelanggaran kode etik oleh propam Polres Teluk Bintuni. Penelitian ini menggunakan pendekaatan yuridis empiris, kemudian teknik pengumpulan data kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dan sumber data yang ada yang menyangkut dengan data yang di perlukan. Hasil penelitian ini menguraikan tata cara propam polres Teluk Bintuni dalam menangani pelanggaran kode etik profesi dan factor-faktor penghambat juga pendukung seperti factor pendukungnya surat pencabutan laporan polisi dan surat pernyataan kesepakatan penyelesaian masalah dari kedua belah pihak. Factor penghambatnya adalah terkadang permintaan/ tuntutan dari pelapor terhadap terduga pelangar tidak bias disanggupi oleh terduga pelanggar.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DI MANOKWARI

Wellem Hendra Balubun, Budiono Didi Kusumawadi — Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 +0000

Penelitian yang dilaksanakan dikantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan Manokwari dan Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Manokwari ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh faktor pengawasan terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa di Manokwari dan bentu perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa di Manokwari. Hasil penelitian menunjukan bahwa. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Manokwari telah menetapkan sebuah Standar Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa di Manokwari berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif yang menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaku usaha dan menjamin hak-hak konsumen, dan yang bersifat represif yang dilakukan oleh BPOM Manokwari serta pihak terkait berupa upaya penegakkan hukum seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, dan sanksi pidana.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALIH FUNGSI TANAH LAHAN PERTANIAN MENJADI TANAH LAHAN NON PERTANIAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

George Frans Wanma, Hamka Hamka — Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 +0000

Proses perizinan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian diawali dengan pengajuan permohonan untuk Pertimbangan Teknis Pertanahan. Pertimbangan tersebut penting karena memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah. Tata laksana penerbitan pertimbangan teknis pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang secara garis besar bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Faktor eksternal, yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi; Faktor internal, yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pemilik lahan pertanian dan pengguna lahan pertanian; dan, Faktor kebijakan pemerintah, yaitu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian yang tidak efektif dalam pelaksanaksaannya, termasuk di Kabupaten Teluk Bintuni. Berdasarkan penelitian yang ditunjang oleh data-data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penggunaan indikator-indikator sebagai mana tersebut di atas maka; didapatkan kesimpulan bahwa: Alih Fungsi lahan pertanian memiliki dampak yang besar terhadap berbagai aspek, bagi ketahanan pangan Nasional, kesejahteraan petani, dan lingkungan sosial. Keputusan pemberian izin Alih Fungsi lahan pertanian ke non pertanian di berikan pada lahan yang sesuai dengan penatagunaan tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota yang terkait, agar penggunaan tanahnya digunakan secara optimal tanpa mengganggu pemanfaatan tanah.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Edoardus Melsasail, Petronela A. Kornamne — Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Mengetahui pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2) Mengetahui upaya pemenuhan hak tenaga kerja yang diPHKkan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Informan kunci dan peneliti adalah berjumlah 5 orang, staf perusahaan 1 orang, pegawai Dinas Ketenagakerjaan 1 orang, pekerja yang di PHK 3 orang. Hasil penelitian ini menunjukan bukti sebagai berikut. Pada Undang-Undang No.13 Tahun 2013, ada beberapa alasan bagi perusahan untuk melakukan PHK. Yaitu antara lain, pekerja buru melakukan kesalahan berat, pekerja buru diduga melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja dan pekerja buru mengundurkan diri atas dasar keinginan sendiri. Pasal 152 Undang-Undang Ketenagakerjaan secara eksplinsit menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian.

PENGELOLAAN PESISIR OLEH MASYARAKAT ADAT MBAHAM MATTA DI KABUPATEN FAKFAK

Filex Melanton Labobar, Atanasius Idi — Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui Pengelolaan Pesisir yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Mabham Matta di Kabupaten Fakfak. 2) Untuk mengetahui Kearifan Lokal Masyarakat Adat Mbaham Mata memberikan perlindungan terhadap pengelolaan pesisir di Kabupaten Fakfak. Penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dan sampel dari penelitian ini adalah Masyarakat Hukum Adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak. Tetua Adat Masyarakat Hukum Adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak. Hasil penelitian ini adalah Dalam pengelolaan pesisir oleh Masyarakat Hukum Adat Mbaham Matta yang wilayah adatnya berada di pesisir mengenal system pengelolaan berdasarkan aturan hukum adat yang di pedomani dan patuhi oleh sebagai dasar pengelolaan pesisir dan laut yang di kenal dengan system Sasi Kerakera.